jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi

MenurutReece Mcgee ( dalam An Introduction,1977) merumuskan tiga pengertian sosiologi ; kelompok -kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individual. b.sosiologi dijelaskan sebagai studi tentang tatanan sosial dan perubahan sosial. cara-cara dimana fenomena social mempengaruhi perilaku manusia. Jelaskanpenyebab timbulnya sengketa internasional ? a. Blokade Blokade adalah pengepungan wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar, misalnya blokade atau pengepungan suatu kota atau pelabuhan. Budaya politik yang ditandai oleh anggota masyarakat yang ikut secara aktif dalam kegiatan politik disebut dengan budaya Partisipasidan kerjasama yang aktif, penuh serta seimbang merupakan syarat mutlak bagi semua partisipan ARF, dengan ASEAN tetap merupakan penggerak utama bagi ARF. Proses ARF berjalan dalam suatu kecapatan "at the pace comfortable to all" bagi semua peserta ARF, dengan mempertimbangkan sensitivitas terhadap berbagai isu terkait Budayapolitik partisipan merupakan salah satu jenis budaya poltik yang ada pada sistem negara demokrasi. Peran serta warga negara dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut : Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar negara tersebut. 1 Tingkatkan kesejahteraan pegawai negara agar tidak tergiur lagi dengan pungli. 2. Hilangkan budaya menyuap dari masyarakat dan menghukum oknum yang memberi ruang korupsi dengan seberat-beratnya. (*) Contoh Soal Pilihan Ganda: I. Berilah tanda silang pada huruf a,b,c dan d yang menurut anda benar dan jawaban lah dengan benar! Baca Juga: Soal Verheiratete Frau Flirtet Mit Verheiratetem Mann. jelaskan pengertian budaya politik partisipan – Budaya politik partisipan adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi politik dalam menciptakan suasana politik yang dinamis dan partisipatif. Ini menekankan pentingnya masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam proses politik untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengaruh dan berperan dalam menentukan nasib mereka sendiri. Partisipasi politik adalah mekanisme penting untuk menjaga agar keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan warga negara terjaga. Budaya politik partisipan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi politik. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang dibagi dengan warga negara yang berpartisipasi, yang meliputi pemilihan umum, pemilihan lokal, pengambilan keputusan publik, pemungutan suara, dan referendum. Ini juga mencakup berbagai cara lain untuk mempromosikan partisipasi politik, termasuk dialog publik, konsultasi publik, dan partisipasi dalam diskusi kelompok. Budaya politik partisipan juga mencakup mekanisme yang memungkinkan warga negara mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik. Ini meliputi hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai masalah politik, hak untuk mengikuti kampanye politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berbicara di depan umum, hak untuk mengajukan tuntutan dan mengajukan permohonan, dan hak untuk mengajukan petisi. Budaya politik partisipan juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk berhubungan dengan organisasi politik. Ini menekankan pada hak asasi manusia yang ditentukan oleh undang-undang dan menghargai hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kesimpulannya, budaya politik partisipan adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi politik dalam menciptakan suasana politik yang dinamis dan partisipatif. Ini mencakup berbagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi politik, termasuk dialog publik, konsultasi publik, hak untuk berbicara di depan umum, hak untuk mengikuti kampanye politik, dan hak untuk memilih dan dipilih. Ini juga menekankan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan hak asasi manusia yang ditentukan oleh undang-undang. Rangkuman 1Penjelasan Lengkap jelaskan pengertian budaya politik partisipan1. Budaya politik partisipan adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi politik dalam menciptakan suasana politik yang dinamis dan partisipatif. 2. Partisipasi politik adalah mekanisme penting untuk menjaga agar keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan warga negara Budaya politik partisipan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi politik, termasuk pemilihan umum, pemilihan lokal, pengambilan keputusan publik, pemungutan suara, dan Budaya politik partisipan juga mencakup mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan Ini mencakup hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai masalah politik, hak untuk mengikuti kampanye politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berbicara di depan umum, dan hak untuk mengajukan tuntutan dan mengajukan Budaya politik partisipan juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk berhubungan dengan organisasi Ini juga menekankan pada hak asasi manusia yang ditentukan oleh undang-undang dan menghargai hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penjelasan Lengkap jelaskan pengertian budaya politik partisipan 1. Budaya politik partisipan adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi politik dalam menciptakan suasana politik yang dinamis dan partisipatif. Budaya politik partisipan adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi politik dalam menciptakan suasana politik yang dinamis dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memiliki hak untuk berbicara, menyatakan pendapat, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi politik adalah salah satu cara untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. Partisipasi politik adalah jalan untuk menjaga agar setiap individu memiliki hak untuk berbicara dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka tentang hal-hal yang penting bagi masyarakat. Di samping itu, partisipasi politik juga dapat meningkatkan kesadaran politik dan membantu menciptakan kondisi yang lebih adil di mana semua individu diakui sebagai warga negara. Budaya politik partisipan menekankan pentingnya hak politik bagi setiap individu. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk pemungutan suara, pemilihan wakil, pengendalian pemerintah, dan pengambilan keputusan. Ini pada gilirannya dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan keadilan sosial. Konsep budaya politik partisipan juga berfokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam politik dan pengambilan keputusan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan menciptakan suasana politik yang lebih inklusif, di mana semua orang diberi kesempatan untuk berbicara dan menyatakan pendapat mereka. Ini juga menekankan pentingnya menciptakan kondisi di mana semua warga negara merasa diakui dan dihormati, dan memiliki kontrol atas pengambilan keputusan. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang berbeda. Ini termasuk partisipasi melalui penyebaran informasi, partisipasi dalam dialog politik, partisipasi dalam pemungutan suara, partisipasi dalam demonstrasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dengan cara ini, masyarakat dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik dan dapat membantu untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Kesimpulannya, budaya politik partisipan adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi politik dalam menciptakan suasana politik yang dinamis dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki hak untuk berbicara, menyatakan pendapat, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat bisa memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik dan dapat membantu untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. 2. Partisipasi politik adalah mekanisme penting untuk menjaga agar keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan warga negara terjaga. Pengertian budaya politik partisipan adalah sebuah gerakan politik yang memfokuskan pada partisipasi aktif dan keterlibatan dari masyarakat umum dalam proses politik. Budaya politik partisipan berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pendidikan, percakapan, dan aksi. Budaya politik partisipan membantu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka dan membantu dalam pengambilan keputusan. Partisipasi politik adalah mekanisme penting untuk menjaga agar keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan warga negara terjaga. Partisipasi politik meningkatkan kewibawaan pemerintah dan meningkatkan pemahaman warga negara tentang proses politik. Partisipasi politik juga membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi demokrasi dan hak asasi manusia, serta membantu mengurangi ketidakadilan. Partisipasi politik dapat berupa partisipasi langsung, seperti mengambil bagian dalam pertemuan pemilihan, mengirim surat kepada pembuat kebijakan, atau berpartisipasi dalam demonstrasi. Partisipasi politik juga dapat berupa partisipasi tidak langsung, seperti menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat, menulis kepada media, atau berpartisipasi dalam survei. Partisipasi politik dapat membantu menyebarkan informasi yang berguna tentang isu-isu politik, membangun hubungan antara pemerintah dan warga negara, dan membantu memastikan bahwa suara masyarakat diterima dan dihargai. Kesadaran akan partisipasi politik juga penting untuk pemahaman warga negara tentang proses politik. Partisipasi politik dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara, serta hak dan kewajiban pemerintah. Partisipasi politik juga membantu meningkatkan literasi politik, yaitu kemampuan untuk memahami dan menganalisis isu-isu politik. Budaya politik partisipan penting untuk menjaga agar keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan warga negara terjaga. Partisipasi politik dapat membantu meningkatkan kewibawaan pemerintah, membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi demokrasi. Partisipasi politik juga membantu meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara, serta hak dan kewajiban pemerintah. Dengan cara ini, partisipasi politik dapat membantu menjaga agar keseimbangan kekuasaan di antara pemerintah dan warga negara terjaga. 3. Budaya politik partisipan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi politik, termasuk pemilihan umum, pemilihan lokal, pengambilan keputusan publik, pemungutan suara, dan referendum. Pengertian budaya politik partisipan adalah sebuah gerakan yang melibatkan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Budaya politik partisipan berfokus pada peningkatan partisipasi publik, menciptakan totalitas dan kesetaraan dalam proses politik, serta berusaha untuk memperkuat kekuatan politik masyarakat. Budaya politik partisipan mengajak partisipasi politik yang lebih besar dan lebih luas dalam pemungutan suara, pemilihan umum, pemilihan lokal, pengambilan keputusan publik, dan referendum. Tujuan dari budaya politik partisipan adalah untuk meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan topik politik, untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik, dan untuk menemukan cara untuk memperkuat kekuatan politik masyarakat. Pemilihan umum, pemilihan lokal, dan referendum adalah cara utama yang digunakan oleh budaya politik partisipan untuk meningkatkan partisipasi politik. Pemilihan umum adalah proses pemilihan wakil rakyat untuk mengisi jabatan di parlemen atau legislatif, sedangkan pemilihan lokal adalah proses pemilihan wakil rakyat untuk mengisi jabatan di pemerintah daerah. Referendum adalah proses dimana warga masyarakat memberikan suara mereka tentang pengambilan keputusan yang penting. Budaya politik partisipan juga menggunakan berbagai cara lain untuk meningkatkan partisipasi politik, seperti diskusi publik, rapat publik, forum online, dan berbagai macam kegiatan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengajak orang untuk berpartisipasi. Diskusi publik memiliki tujuan untuk mempromosikan interaksi antara pembuat keputusan dan masyarakat, sedangkan rapat publik bertujuan untuk mempromosikan dialog dan keterlibatan antara pembuat keputusan dan masyarakat. Forum online dan media sosial memungkinkan warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka tentang isu-isu politik secara online dan mempengaruhi pembuat keputusan. Budaya politik partisipan adalah sebuah gerakan yang mengajak partisipasi politik lebih luas. Dengan menggunakan berbagai cara seperti pemilihan umum, pemilihan lokal, pengambilan keputusan publik, pemungutan suara, dan referendum, budaya politik partisipan berusaha untuk meningkatkan keterlibatan warga masyarakat dalam proses politik dan menemukan cara untuk memperkuat kekuatan politik masyarakat. 4. Budaya politik partisipan juga mencakup mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik. Pengertian budaya politik partisipan adalah budaya yang mencakup struktur, proses, dan praktik politik di mana warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik. Budaya politik partisipan mempromosikan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik, serta memberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka tentang masalah penting di wilayah mereka. Budaya politik partisipan menekankan pengembangan partisipasi masyarakat melalui partisipasi aktif warga negara dalam proses-proses politik. Tujuan utama budaya politik partisipan adalah untuk membangun dialog antara warga negara dan pemerintah dan untuk mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara keduanya. Ini juga berfokus pada peningkatan partisipasi warga negara dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Budaya politik partisipan berfokus pada pengakuan hak politik warga negara dan upaya untuk mempromosikan dialog dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan budaya politik partisipan, warga negara diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik dan berbagi pendapat mereka tentang masalah penting di wilayah mereka. Mekanisme partisipasi warga negara dapat berupa partisipasi langsung dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam konsultasi publik, atau partisipasi dalam forum-forum politik. Budaya politik partisipan juga mencakup mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik. Mekanisme ini dapat berupa partisipasi langsung dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam konsultasi publik, atau partisipasi dalam forum-forum politik. Mekanisme partisipasi ini memungkinkan warga negara untuk berbagi pendapatnya tentang masalah penting di wilayah mereka dan ikut serta dalam pengambilan keputusan politik. Budaya politik partisipan juga mengajarkan kepada warga negara pentingnya mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan dan mempromosikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan dialog antara warga negara dan pemerintah dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara keduanya. Dengan budaya politik partisipan, warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan politik dan berbagi pendapat mereka tentang masalah penting di wilayah mereka. 5. Ini mencakup hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai masalah politik, hak untuk mengikuti kampanye politik, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berbicara di depan umum, dan hak untuk mengajukan tuntutan dan mengajukan permohonan. Pengertian budaya politik partisipan adalah budaya politik yang didorong oleh partisipasi aktif warga negara, daripada hanya menyerahkan keputusan politik kepada pembuat kebijakan dan pembuat keputusan politik lainnya. Partisipasi politik melibatkan berbagai bentuk partisipasi dalam proses politik, seperti menjadi seorang pemilih, berpartisipasi dalam pemilu, mencegah tindakan tidak adil, dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah. 1. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka Dalam budaya politik partisipan, warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai masalah politik. Ini termasuk berbicara secara terbuka tentang masalah-masalah seperti hak asasi manusia, korupsi politik, dan masalah sosial lainnya. Warga negara juga dapat menyampaikan pendapat mereka langsung kepada pembuat kebijakan dan pembuat keputusan politik lainnya. 2. Hak untuk mengikuti kampanye politik Dalam budaya politik partisipan, warga negara memiliki hak untuk mengikuti kampanye politik. Ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam debat publik, mengikuti kampanye politik partai-partai politik, dan berpartisipasi dalam acara kampanye politik. 3. Hak memilih dan dipilih Dalam budaya politik partisipan, warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Ini juga termasuk hak untuk menyatakan pendapat dan memilih calon yang diusulkan oleh partai politik atau organisasi politik lainnya. 4. Hak untuk berbicara di depan umum Dalam budaya politik partisipan, warga negara memiliki hak untuk berbicara di depan umum. Ini termasuk hak untuk mengadakan demonstrasi dan menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan tanpa gangguan. 5. Hak untuk mengajukan tuntutan dan mengajukan permohonan Dalam budaya politik partisipan, warga negara memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dan mengajukan permohonan kepada pemerintah. Ini termasuk hak untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah, mengajukan tuntutan kepada pemerintah, dan membuat permohonan untuk mengubah undang-undang atau peraturan. Secara keseluruhan, budaya politik partisipan menekankan pentingnya partisipasi aktif oleh warga negara dalam proses politik. Dengan demikian, warga negara dapat memberikan suara mereka secara efektif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah yang terbaik bagi warga negara. Ini juga membantu menciptakan suasana politik yang lebih adil dan demokratis. 6. Budaya politik partisipan juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk berhubungan dengan organisasi politik. Budaya politik partisipan merupakan suatu bentuk keterlibatan dalam politik yang menekankan pada bagaimana orang dapat meningkatkan partisipasinya dalam proses politik dan menjadi bagian dari perubahan sosial. Ini berfokus pada bagaimana orang dapat mempengaruhi keputusan politik dan perubahan sosial melalui pembentukan hubungan yang lebih baik antara pembuat keputusan politik dan masyarakat. Penekanan ini juga mencakup pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses politik bekerja dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses ini. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi keputusan politik dengan menggunakan alat-alat seperti protes, lobi, dan pemilihan. Ini juga menekankan pada bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi perubahan sosial dengan menggunakan berbagai cara, seperti mengadopsi perilaku baru atau mengambil tindakan kolektif. Budaya politik partisipan berfokus pada bagaimana orang dapat mempengaruhi keputusan politik dan perubahan sosial dengan cara yang konstruktif. Budaya politik partisipan juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk berhubungan dengan organisasi politik. Karena budaya politik partisipan berfokus pada bagaimana orang dapat mempengaruhi keputusan politik dan perubahan sosial, maka hak-hak ini menjadi penting. Kebebasan berekspresi memungkinkan orang untuk mempertahankan pandangan mereka, mengekspresikan aspirasi mereka, dan menjadi bagian dari percakapan politik. Hak untuk berhubungan dengan organisasi politik memungkinkan orang untuk menjadi bagian dari organisasi yang berfokus pada isu-isu tertentu atau mempengaruhi perubahan sosial. Budaya politik partisipan juga menekankan pada bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi isu-isu penting melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses dimana orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti berpartisipasi dalam pemilihan, mengeluarkan suara atau menyampaikan pendapat melalui media sosial. Pemberdayaan dapat membantu masyarakat untuk mempengaruhi isu-isu penting dan membuat perubahan sosial yang konstruktif. Budaya politik partisipan juga menekankan pada pentingnya solidaritas antar kelompok. Solidaritas berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat mengembangkan hubungan antar kelompok dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Solidaritas dapat membantu masyarakat untuk bekerja sama dan mencapai perubahan sosial yang lebih konstruktif. Hal ini penting bagi budaya politik partisipan karena memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan jaringan yang lebih luas dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Budaya politik partisipan adalah bentuk keterlibatan politik yang menekankan pada bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi keputusan politik dan perubahan sosial. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi proses politik dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses ini. Ini juga mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk berhubungan dengan organisasi politik. Budaya politik partisipan juga menekankan pada pentingnya pemberdayaan dan solidaritas antar kelompok untuk mempengaruhi isu-isu penting dan membuat perubahan sosial yang konstruktif. 7. Ini juga menekankan pada hak asasi manusia yang ditentukan oleh undang-undang dan menghargai hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pengertian budaya politik partisipan adalah pandangan yang menekankan bahwa warga negara harus berpartisipasi dalam proses politik untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua orang. Budaya politik partisipan mengajarkan kepada warga negara bahwa mereka harus bertanggung jawab atas pembuatan keputusan politik dan memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan cara yang tepat. Budaya ini juga memfokuskan pada keterlibatan warga negara dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan dan pengambilan keputusan. Budaya politik partisipan juga menekankan pada hak asasi manusia yang ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti bahwa warga negara harus diproteksi dari perlakuan yang merugikan mereka, dan bahwa hak-hak mereka harus dihormati dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan menghormati hak asasi manusia, warga negara diharapkan dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses politik dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Budaya politik partisipan menghargai hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini berarti bahwa warga negara harus diperlakukan secara adil dan dihormati, dan bahwa hak mereka harus diakui oleh pemerintah. Selain itu, budaya politik partisipan juga mempromosikan pemahaman antarkelompok. Ini berarti bahwa semua orang diharapkan dapat menghormati pandangan dan hak-hak orang lain dan berkontribusi dalam mencapai keseimbangan dan kesetaraan. Dengan menghormati pandangan dan hak-hak orang lain, warga negara diharapkan dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Budaya politik partisipan juga mengajarkan pentingnya partisipasi dalam proses politik. Ini berarti bahwa warga negara harus bersedia untuk turut serta dalam proses politik dan menjadi bagian dari solusi. Dalam budaya politik partisipan, warga negara juga diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini berarti bahwa warga negara harus berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan sekitar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budaya politik partisipan juga menekankan pentingnya pengawasan pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum. Ini berarti bahwa warga negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara adil dan berkeadilan. Kesimpulannya, budaya politik partisipan adalah pandangan yang menekankan bahwa warga negara harus berpartisipasi dalam proses politik untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua orang. Budaya ini juga menekankan pada hak asasi manusia yang ditentukan oleh undang-undang dan menghargai hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Budaya politik partisipan juga mempromosikan pemahaman antarkelompok dan mengajarkan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik. Dengan demikian, budaya politik partisipan dapat membantu masyarakat mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pernah dengar istilah budaya politik partisipan? Gampangnya, budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dengan masyarakat yang sangat terbuka dan dapat menerima pendapat dari luar. Nah, untuk lebih lengkapnya, kamu bisa simak pembahasan berikut ini! Apa Itu Budaya Politik Partisipan?Ciri-Ciri Budaya Politik PartisipanContoh Budaya Politik Partisipan Pengertian budaya partisipan adalah Suatu prinsip bahwa warga negara yang diorientasikan untuk memiliki kesadaran berpolitik. Mereka harus tahu bahwa setiap warga negara merupakan bagian dari proses politik dalam pemerintahan mulai dari seluruh sistem hingga administrasi. Masyarakat dengan budaya politik ini memiliki partisipasi dalam politik yang sangat tinggi, meski dalam peran yang paling kecil sekalipun. Karakteristik warga negara dengan politik ini adalah masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik negara. Masyarakat juga dapat menolak atau menerima kebijakan yang dibuat pemerintah dengan alasan yang jelas. Meski demikian budaya politik ini memiliki kekurangan, yaitu mudah diarahkan untuk memihak satu sisi saja. Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan 1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang politik yang sangat baik. Pengetahuan ini terjadi akibat dari kemajuan teknologi yang memudahkan penyebaran berita dan informasi. Selain itu pendidikan masyarakat sudah cukup untuk mencerna semua informasi politik yang ada. Masyarakat memiliki keterbukaan dan toleransi yang cukup tinggi terhadap hal-hal baru yang masuk. 2. Kesadaran politik yang tinggi dalam masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Masyarakat akan lebih aktif sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diterbitkan. Mereka juga mengetahui bagaimana cara untuk menyalurkan aspirasi yang benar. 3. Kontrol politik aktif dilakukan oleh masyarakat karena memiliki kesadaran politik yang tinggi masyarakat memiliki kontrol politik. Mereka akan mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. 4. Warga peka pada masalah politik Ciri lain dari budaya politik partisipan adalah warga negara juga menjadi sangat peka dengan masalah-masalah politik yang terjadi di negaranya. Kepekaan ini membuat mereka dapat memutuskan tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 5. Isu politik dapat dinilai warga negara dengan baik Sebuah isu politik yang telah sampai ke masyarakat akan menimbulkan tindakan yang tidak terduga. Hal ini sebagai respon yang diberikan terkait masalah dalam politik suatu negara. 6. Masyarakat paham tentang warga negara yang baik Hampir semua masyarakat memahami hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang warga negara yang baik. Masyarakat mengetahui hak, kewajiban, fungsi dan kebijakan pemerintah dalam lembaga negara yang berkuasa. 7. Masyarakat patuh peraturan Masyarakat cenderung mematuhi peraturan yang berlaku karena memahami bahwa peraturan dibuat untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. 8. Peran aktif masyarakat Masyarakat juga berperan aktif dalam memberi kritikan, saran dan masukan untuk pemerintah jika dirasa tidak bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Berani mengeluarkan pendapat dilakukan karena mereka menyadari bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi. Contoh Budaya Politik Partisipan 1. Menggunakan Hak Pilih Pemilu Contoh yang pertama adalah menggunakan hal pilih saat berlangsungnya pemilu. Sebagai warga negara yang baik, ikut melakukan pemilu sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut undang-undang setiap warga negara berhak menggunakan hal pilihnya untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani sendiri. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip pemilu yang LUBER JURDIL. Artinya pemilu yang berlangsung secara umum, bebas, jujur, adil dan rahasia. Calon pemimpin akan menentukan nasib masa depan bangsa selama 5 tahun kedepan jadi harus dipilih dengan baik dan benar. 2. Ikut Partai Politik Jika kamu bergabung dalam satu partai politik maka kamu dianggap menerapkan politik partisipan. Partai politik adalah suatu organisasi yang dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat tentang kebijakan yang dibuat. Dalam parpol ada yang hanya menjadi partisipan dan menjadi anggota kader. Untuk menjadi calon legislatif kamu bisa mulai menjadi kader untuk menambah pengalaman. Kader berperan aktif dalam kegiatan parpol dan bertugas mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan pemilu. Sedangkan partisipan hanya menyetujui kebijakan yang dibuat parpol karena telah dianggap sesuai dengan misi dan visinya. 3. Ikut Organisasi Tertentu Masuk dalam suatu organisasi adalah salah satu contoh politik partisipan yang dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil. Misalnya organisasi pramuka disekolah, karang taruna dilingkungan rumah dan lainnya. Ada juga organisasi besar seperti Lembaga Bantuan Hukum, Ikatan Dokter Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas besar lainnya. Organisasi yang lebih besar dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah karena dianggap lebih ahli di bidangnya. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia yang mempengaruhi kebijakan dibidang kesehatan dan menjadi acuan saat menyelesaikan isu kesehatan gigi yang berkembang di masyarakat. 4. Lobbying Lobbying dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat. Kegiatan ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contoh yang sedang marak misalnya kegiatan yang dilakukan organisasi AILA. Aliansi Cinta Keluarga AILA beranggapan bahwa Indonesia harus memiliki hukum yang jelas terkait masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Organisasi ini berjuang dengan melakukan berbagai hal di bidang hukum dan lobbying agar tercipta Undang-Undang yang menolak LGBT. LGBT adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan sila pertama tentang ketuhanan. Organisasi ini bahkan telah masuk ke mahkamah konstitusi untuk memperjuangkan judical review pada pasal tentang pasal kesusilaan. 5. Demonstrasi Demonstrasi memiliki tujuan untuk menyampaikan kritik pada kebijakan tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan pemikiran rakyat. Meski sering dinilai negatif adanya demo di suatu negara menandakan demokrasi yang berjalan dengan baik. Demo yang negatif biasanya dilakukan dengan disertai kerusuhan dan pengrusakan yang merugikan negara serta mengganggu ketertiban umum. Indonesia adalah negara yang melegalkan demonstasi sejak berakhirnya masa orde baru. Beberapa demonstrasi yang pernah terjadi adalah demo buruh yang terjadi setiap tahun dan demo tahun 2016 tentang penistaan agama. Demo tahun 1998 adalah demo terbesar yang terjadi di Indonesia, demo ini untuk menurunkan presiden Soeharto. 6. Partisipasi Musyawarah Mufakat Politik partisipan yang paling mudah dilakukan dimanapun adalah melalui musyawarah. Musyawarah dalam mufakat adalah ciri demokrasi pancasila yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Mengatasi masalah dengan baik adalah melalui musyawarah antara pihak yang terlibat. Selain itu musyawarah juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan agar tercapai kesepakatan. Hasil musyawarah tentunya harus di hormati semua pihak sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dalam lingkungan keluarga misalnya sering dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah atau membuat kesepakatan tertentu. Pemilihan ketua kelas dan ketua RT juga merupakan hasil budaya politik partisipan. 7. Ikut Mengawasi Pemilu Budaya partisipan yang baik salah satunya dapat dilakukan dengan mengawasi jalannya pemilu. Pemerintah memang telah membentuk badan khusus yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pemilu. Namun kamu sebagai warga negara yang baik dapat ikut serta mengawasi pemilu. Tujuan pengawasan untuk melindungi suara rakyat dari kecurangan yang dilakukan pihak tertentu. Hasil pemilu menentukan nasib masyarakat dalam 5 tahun kedepan, oleh sebab itu sangat penting di awasi karena berdampak pada kebijakan yang dibuat selanjutnya. Pengawasan ini tentunya dilakukan dengan damai agar tidak menambah panas situasi politik saat pemilihan umum berlangsung. 8. Ikut Mengkritisi Calon Pemimpin Kebebasan berpendapat membuat masyarakat dapat mengkritisi calon pemimpin. Mengkritisi pemimpin tentu saja dilakukan dengan sopan dan tidak menyinggung SARA. Karena jika menyinggung SARA akan berdampak lebih besar lagi. Mengkritik calon pemimpin juga dapat dilakukan dengan memberikan alasan yang logis dan bahasa yang sopan. Cara mengkritisi calon pemimpin misalnya dalam wadah tertentu, seperti dalam debat capres. Jika mengkritisi dengan menyebabkan hoax maka kamu bisa dipidana dengan pasal yang berlaku. Pemerintah juga tidak melarang setiap individu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Budaya politik partisipan di Indonesia banyak terjadi terutama pada masyarakat milineal saat ini. Kita terkadang menjadi sulit membedakan mana fakta dan hoax. Semuanya terlihat benar dengan pandangan politik yang berbeda-beda. Originally posted 2020-01-02 173409. Berbicara tentang dunia politik tentunya menjadi hal yang menarik sekaligus menjemukan bagi sebagian orang. Dunia politik menarik karena di dalamnya terjadi berbagai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang tentunya mempengaruhi pengaturan mengenai berbagai sektor kehidupan masyarakat sekaligus pendayagunaan sumber daya bangsa demi hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, mempelajari politik seringkali merupakan suatu opsi bagi kita untuk dapat lebih memahami bagaimana suatu negara berjalan dengan dalam politik, ada banyak hal yang dapat dipelajari dan menjadi turunannya. Misalnya saja contoh hak asasi politik, manuver politik, unsur-unsur politik, tahap pembentukan kebijakan publik, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang indah ini, kita akan secara lebih khusus membahas mengenai salah satu produk politik, yaitu budaya politik, terutama contoh dari budaya politik toleransi di Indonesia. Apa itu budaya politik? Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Tetap simak pembahasan dan Komponen Budaya PolitikSebelum kita secara lebih jauh membahas mengenai contoh budaya politik toleransi di Indonesia, alangkah lebih baiknya jika kita terlebih dahulu memahami apa itu budaya demokrasi. Dalam KBBI, budaya memiliki arti yaitu suatu hasil pemikiran atau akal budi atau adat kebiasaan tertentu yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata politik memiliki arti yaitu pengetahuan atau hal yang memiliki keterkaitan dengan kenegaraan atau ketatanegaraan. Secara etimologis istilah, kata politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata politeia’ yang asal mula katanya yaitu polis’ dan teia’. polis’ memiliki arti yaitu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri negara, sedangkan kata teia’ yang memiliki arti urusan. Dari pengertian ini, salah satu definisi paling populer mengenai politik yaitu suatu rangkaian dari dasar, prinsip, keadaan, cara, jalan, dan alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki oleh suatu kedua pengertian yang telah disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya politik adalah suatu aspek politik dari nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang merupakan hasil pemikirannya, yaitu pengetahuan, takhayul, adat istiadat, dan mitos. Budaya politik ini menjadi alasan rasional untuk menyaring adanya nilai-nilai dan norma lain. menurut Parsons dan Shils, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi komponen dari budaya politik, yaitu seperti berikut iniOrientasi Kognitif pengetahuan tentang keyakinan pada politik, dan segala hal yang melekat padanyaOrientasi Evaluatif keputusan dan opini mengenai objek-objek politik yang melibatkan standar nilai dan perasaanOrientasi Afektif perasaan terhadap tatanan politik, peran, dan para pelaksana politik di dalam suatu struktur Budaya PolitikTerdapat beberapa jenis budaya politik yang kita kenal di dalam dunia perpolitikan. Budaya politik apabila ditinjau dari partisipasi atau keikutsertaan politiknya menurut Gabriel Almond dapat dibagi menjadi tiga, yaitu seperti di bawah iniParokial tingkat keikutsertaan masyarakat dalam politik rendah dikarenakan faktor kognitif atau pengetahuanKaula tingkat partisipasi masyarakat dalam politik sudah relatif maju namun masih agak pasifPartisipan tingkat keikutsertaan dan kesadaran politik masyarakat sudah sangat tinggi sehingga kehidupan politik lebih politik partisipan sangat terlihat di Indonesia. ada banyak ciri-ciri budaya politik partisipan yang dapat kita temui. Selain ditinjau dari tingkat keikutsertaan masyarakat dalam politik, budaya politik juga dapat digolongkan berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyikapi dunia politik. Berikut ini merupakan jenis-jenis budaya politik berdasarkan sikap masyarakatMilitan dalam budaya ini, perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif, tapi sebagai sesuatu yang buruk. Apabila krisis terjadi, kambing hitam segera pusat pemikiran budaya ini yaitu masalah atau ide yang menjadi penyelesaian masalah harus dinilai dengan Absolut menekankan pada nilai dan kepercayaan yang dianggap sempurna sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Ia cenderung kaku dan tidak dapat Akomodatif mungkin menerima perubahan selagi perubahan itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di tengah dari Budaya Politik Toleransi di IndonesiaSeperti yang telah disebutkan sebelumnya, budaya politik toleransi lebih mengedepankan pada permasalahan yang dihadapi oleh negara dan ide-ide seperti apa yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut yang harus lebih diperhatikan. Dalam budaya politik seperti ini, negara dan perangkat pelaksana perpolitikan lebih berupaya untuk mencari kesepakatan bersama yang wajar, yaitu senantiasa terbuka untuk setiap kerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide bukannya curiga menjadi karakteristik utama dari budaya politik budaya politik ini tentunya cocok dengan iklim gotong royong dan banyaknya sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pencarian konsensus yang wajar tentunya menjadi satu ciri budaya politik toleransi yang paling bersesuaian dengan unsur-unsur budaya demokrasi. selain ciri tersebut, budaya politik juga memiliki ciri yang lain, yaitu mengutamakan mufakat untuk pengambilan keputusan, bersikap objektif dalam memandang setiap permasalahan, dan menggunakan prosedur yang baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lantas, seperti apakah tepatnya pelaksanaan budaya politik toleransi di dalam keseharian segenap rakyat Indonesia? agar pembaca lebih memahami pelaksanaan budaya politik toleransi, di bawah ini penulis sampaikan uraian lebih lanjut mengenai contoh budaya politik toleransi di Indonesia1. Terbukanya Peluang Bekerja Sama di Berbagai BidangSeperti yang telah disebutkan sebelumnya, budaya politik toleransi bersikap sangat terbuka di dalam berbagai bidang. Maka dari itu, untuk pengadaan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan menjadi hal yang biasa di dalam budaya politik ini. Contoh nyata dari peluang bekerja sama yang tinggi yaitu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan dengan mengadakan pertukaran pelajar antara sekolah di luar negeri dengan pelajar Indonesia. hal seperti ini tentunya dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan lebih cepat. Contoh lainnya yaitu banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga tenaga kerja Indonesia banyak terserap dan menyelesaikan permasalahan Tingkat Diskriminasi yang Semakin MenurunBudaya politik toleransi memandang perbedaan sebagai suatu berkah untuk mendapatkan berbagai solusi atas segala permasalah dari segala sudut pandang. Maka dari itu, di dalam masyarakat dengan budaya politik toleransi, tingkat diskriminasi akan semakin menurun. Yang dimaksud dengan diskriminasi sendiri yaitu pembedaan perlakuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap sesama warga negara entah berdasarkan warna kulit, golongan, suku, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dunia dengan diskriminasi tentunya tidak diinginkan oleh siapapun karena adanya keterbatasan di sana sini. Tidak seharusnya terjadi pembedaan perlakuan karena hal ini bertentangan dengan Pancasila sila Toleransi yang Tinggi dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraSalah satu ciri terbesar dari budaya politik toleransi tentu kata toleransi itu sendiri. Sikap toleransi adalah suatu sikap yang menghargai atau saling menghormati satu sama lain. di dalam masyarakat dengan budaya politik toleransi, sikap saling menghormati di tengah perbedaan dalam hal apapun tentunya begitu tinggi. misalnya kegiatan keagamaan yang tetap menjaga ketertiban lingkungan atau kegiatan gotong royong lingkungan yang merangkul semua Pengawasan Jalannya Pemerintahan oleh MasyarakatKeterbukaan dalam budaya politik toleransi juga begitu terasa di sisi penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat dapat dengan bebas mengawasi jalannya pemerintahan oleh pemerintah. Pemerintahpun harus memiliki keterbukaan akses informasi agar masyarakat dapat dengan mudah mengawasi pemerintah. Mengawasi di sini bukan hanya melihat jalannya pemerintahan, tapi dapat juga berarti rakyat memberikan saran dan kritik yang baik demi majunya negara dan lurusnya Musyawarah untuk Mufakat dalam Pengambilan KeputusanSeperti yang telah dikatakan sebelumnya, di dalam budaya politik toleransi, pengambilan konsensus atau keputusan bersama merupakan hal yang utama dalam hal pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Konsensus hanya akan diperoleh secara adil dengan adanya musyawarah. Musyawarah untuk penyelesaian masalah hanya akan berhasil jika mufakat konsensus atau keputusan bulat telah diperoleh. Contoh nyata musyawarah yang dapat kita temui yaitu musyawarah pemilihan ketua RT Rukun TetanggaUraian penjelasan yang telah disampaikan di atas merupakan pemaparan mengenai materi contoh budaya politik toleransi di indonesia. pada dasarnya, memang terdapat berbagai perbedaan di antara budaya politik yang satu dengan budaya politik lainnya. Memahami budaya politik menjadi penting di tengah kemelut dunia perpolitikan Indonesia. dengan memahami budaya politik tersebut, maka kita menjadi dapat bersikap sesuai dengan budaya politik yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia tanpa harus terseret oleh dinamika dunia politik yang seringkali membingungkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Demikian, lebih bijaklah dalam bersikap dan sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. semoga sukses selalu bagi pembaca. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sejauh ini, istilah toleransi selalu mengacu kepada sikap peaceful coexistance hidup berdampingan secara damai antarsesama kelompok masyarakat yang terikat dalam nilai-nilai, norma, budaya dan juga keyakinan yang justru beragam dan berbeda-beda. Dalam sebuah masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, toleransi merupakan pilihan yang cerdas dalam hal memperkuat solidaritas kebangsaan dan kenegaraan, sehingga praktek-praktek perkembangan peradaban manusia akan lebih mudah terukur, tertata dan terkonsolidasi secara matang. Sikap intoleran dalam sebuah masyarakat yang heterogen justru pilihan yang naif, sempit, picik dan mudah sekali mendistorsi nilai-nilai budaya yang baik dalam masyarakat menjadi kekuatan arogansi sektoral, klaim kebenaran sepihak, kebencian yang meluas sehingga masyarakat jumud dan teralienasi dari umumnya berkait dengan budaya dan nilai-nilai beragam yang berkembang dalam sebuah masyarakat, sehingga bentuk penerimaan akan budaya, nilai, norma dan keyakinan yang demikian beragam dalam sebuah masyarakat sudah barang tentu cenderung mudah terwujud. Ini dikarenakan bahwa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sudah sama-sama sadar, bahwa toleransi dalam hal budaya, keyakinan atau agama sudah sejak dahulu ada dan dihidupkan. Tidak ada persoalan dalam hal toleransi budaya, karena masing-masing pihak menyadari bahwa setiap penerimaan terhadap perbedaan dalam konteks sosial adalah suatu hal yang tak terbantahkan. Saya kira, sejauh ini, bangsa Indonesia masih terus merawat toleransi dalam soal budaya dan agama, hanya saja toleransi dalam perbedaan politik masih terus mencari bentuknya sendiri karena kompleksitas nilai dan budaya ternyata belum sepenuhnya mampu menerima setiap perbedaan politik, walaupun politik telah mengikat setiap perbedaan budaya kedalam satu sistem hukum yang disepakati tentu menyadari, bahwa bentuk penerimaan masyarakat dalam hal perbedaan cara pandang mereka terhadap dunia politik, justru seringkali memicu “gesekan” karena lekatnya nilai-nilai kepentingan atau keyakinan? yang selalu dikedepankan oleh masing-masing pihak. Padahal, toleransi politik diperlukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum yang berlaku yang telah mempersatukan setiap elemen perbedaan, baik budaya, nilai, norma atau agama kedalam satu ikatan politik yang terangkum dalam diktum hukum dan perundang-undangan. Perbedaan cara pandang terhadap politik tentunya tidak bisa dirujuk oleh sistem nilai, budaya atau agama yang dianut oleh masyarakat manapun, tetapi politik dalam ranah publik justru diikat oleh kesamaan dalam hal sistem hukum dan undang-undang. Ikatan politik yang termanifestasikan dalam kesamaan hukum pasti akan dibahasakan secara sama dan seragam sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, politik yang bersifat publik, orang tidak lagi merujuk kepada kebudayaan masing-masing yang antara satu sama lain berbeda, tetapi merujuk kepada satu postulat hukum yang telah disepakati bersama. Maka akan sangat rancu kemudian jika perbedaan pandangan politik dibenturkan dengan salah satu budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Misalnya, seseorang yang orientasi politiknya adalah A, tetapi ditolak oleh sekelompok orang dengan merujuk kepada nilai-nilai atau keyakinan yang sesuai dengan budaya atau keyakinan yang mereka miliki justru bertentangan dengan hukum yang telah disepakati. Disinilah saya kira, perlu ada toleransi politik yang check point-nya berangkat dari sebuah kenyataan bahwa politik diikat dalam sebuah konsekuensi sistem dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, bukan oleh nilai-nilai budaya yang ada. Dinamika politik mutakhir di negeri ini, justru ditandai oleh kenyataan bahwa toleransi politik yang semestinya mudah dijalankan malah terbentur oleh tembok kokoh bernama budaya dan agama. Politik tidak lagi menjadi ikatan-ikatan yang merekatkan perbedaan yang ada tetapi memecah belah struktur masyarakat sehingga nilai-nilai, budaya dan keyakinan yang dahulunya senantiasa hidup berdampingan dalam kontruksi budaya toleransi justru memisahkan diri, memudar, menjadi serpihan-serpihan arogansi dan kebencian. Maka, seakan-akan yang timbul adalah sikap intoleran yang selalu dituduhkan masing-masing pihak ke pihak lainnya, padahal sejatinya toleransi budaya itu tetap terjaga yang rapuh dan perlu dibenahi hanyalah ketiadaan toleransi dalam hal politik. Para elit dan penguasa yang seharusnya mampu menjadi rujukan masyarakat soal toleransi politik, justru seakan tak berdaya malah tanpa disadari ikut menjadi pihak yang intoleran soal politik yang terus meninggi di era saat ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan beragam adagium soal kebangsaan, kebhinekaan atau keberagaman yang hanya didengungkan dan kuat pada level kata-kata, himbauan atau aksi “sepihak” dari mereka yang memiliki kepentingan, tetapi harus diperkuat oleh kesadaran masing-masing pihak bahwa politik secara publik justru mengikat setiap perbedaan apapun dalam kesamaan hukum. Artinya, bahwa para penguasa dan aparat penegak hukum justru harus menjadi benteng utama dan terakhir dalam memberikan rasa keadilan yang sama terhadap seluruh masyarakat. Nuansa keberpihakan atau kesan “tebang-pilih” soal penegakan hukum justru akan menghambat proses toleransi politik itu demikian, toleransi politik bukan berarti bersikap akomodatif terhadap penyelewengan hukum maupun politik. Jika toleransi budaya selalu mengedepankan sikap penerimaan dalam banyak perbedaan dan keragaman dengan tujuan mempererat sosialitas dan solidaritas kebangsaan dan kenegaraan, maka toleransi politik berarti mampu menerima setiap perbedaan pilihan politik yang ada, tanpa harus dibenturkan dengan nilai atau budaya masyarakat. Nilai dan budaya dalam suatu masyarakat melebur dalam sebuah ikatan politik yang saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik masing-masing dan diatur serta dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Oleh karenanya, penegakkan hukum yang seadil-adilnya merupakan prasyarat terbangunnya toleransi politik sekaligus toleransi budaya yang saat ini tengah menjadi isu di tengah-tengah politik juga berarti mampu menjaga dan menghormati setiap dinamika sosial-politik yang ada tanpa harus mempertegas “perbedaan” antara “kita” dan “mereka”. Menghargai dan menghormati setiap pilihan politik atau orientasi politik masing-masing justru semakin mempertegas makna dari sifat toleransi. Jangankan soal pilihan politik, soal agama dan keyakinan walaupun berimplikasi terhadap pilihan politik, tetap harus dijaga, dihormati dan bila perlu dilindungi. Lagi pula, pilihan politik seseorang sangat berkait erat dengan keyakinan dan ideologi yang dianut, sehingga upaya-upaya seperti apapun termasuk pemaksaan, intimidasi atau iming-iming yang mengarahkan pilihan politik seseorang tidak akan merubah keyakinan pilihan politik seseorang. Jadikanlah momen Pilkada kali ini sebagai bentuk ekspresi toleransi, dalam hal budaya dan juga politik. Wallahu a'lam bisshawab Lihat Politik Selengkapnya Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Akan tetapi setiap unsur masyarakat berbeda budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Faktanya memang demikian yang terjadi. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berkaitan dengan masalah tujuan. Kehidupan politik merupakan bagian dari kehidupan keseharian kita. Demonstrasi, ketiaksukaan, pemilu, kampanye dan lainnya merupakan bagian dari budaya politik di Indonesia. Kegiatan politik saat ini juga sudah memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial serta kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dari segi realitas budaya politik yang berkembang di masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut Demonstrasi adalah wujud budaya politik partisipan 1. Budaya politk parokial, merupakan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah yang disebabkan oleh faktor kognitif atau tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik parokial lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggan terhadap sistem politik tersebut. Masyarakat tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi di dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit mengenai sistem politik dan jarang membicarakan masalah politik alias apatis. Budaya politik ini tidak mengindikasikan masyarakatnya memiliki minat atau kemauan dalam berpolitik. Budaya politik ini bisa ditemukan dalam masyarakat suku-suku di negara yang belum maju seperti Afrika, Asia dan Amerika Latin. 2. Budaya politik subjek, merupakan tipe budaya dimana masyarakatnya memiliki pemahaman dan perhatian terhadap sistem politik tapi keterlibatan mereka terwujud dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita politik, tapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah politik di sekitarnya. Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul biila mereka telah melakukan kontak politik dengan pejabat lokal. 3. Budaya politk partisipan, merupakan masyarakat yang punya perhatian besar terhadap sistem politik. Mereka punya kebanggaan terhadap sistem politik dan sangat aktif mendiskusikan kondisi politik. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair. Salah satu wujud dari partisipasi politik ini adalah demonstrasi.

jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi