jelaskan permasalahan pertanian di indonesia jika dilihat dari kualitas tanahnya

KementerianPertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Meningkat dari tahun lalu yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton Gabah Kering Giling Indonesia Jika dilihat dari pengaruhnya terhadap lingkungan, pertanian - Sunda: Lamun ditilik tina dampakna kana lingkungan, tatanén konvens Butuh waktu lama agar pertanian organik benar-benar bisa diaplikasikan dan menghasilkan kualitas produk yang tinggi. Sedangkan pertanian konvensional lebih memilih jalan yang lebih mudah dalam Dengandemikian hampir segala jenis tanaman yang ada di belahan bumi ini dapat tumbuh dengan baik di tanah Indonesia. Tidak salah jika ada pepatah yang mengataka "jika tongkat PERMASALAHAN PERTANIAN. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini persentase penduduk di pedesaan masih 50,2 persen dari total penduduk di Boladikatakan dalam permainan jika bola diam di atas telapak tangan sebelum servis hingga terjadi poin. olahraga tenis meja yang ada di indonesia adalah ptmsi HOME; Berbagi Postingan 1. Jelaskan Permasalahan Pertanian Di Indonesia Jika Dilihat Dari Kualitas Tanahnya 7 April 2022. 7 April 2022; Jadi Reseller Peralatan Rumah Tangga 7 Makadari itu indonesia disebut sebagai negara agraris. Bila membahas ttg masalah pertanian ttg kualitas tanah, kembali pada orang mengolah lahan atau tanah pertanian tersebut bila orang tsb topik034 topik034 Verheiratete Frau Flirtet Mit Verheiratetem Mann. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup di Indonesia, sebagaimana juga dialami oleh negara sedang berkembang lainnya, merupakan pencerminan dari akibat keterbelakangan pembangunan dan sekaligus juga suatu masalah yang menyertai proses pelaksanaan pembangunan. Kendala pada pembangunan hingga proses pelaksanaan pembangunan, kedua hal tersebut bisa mengakibatkan permasalahan di lapangan dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup timbul karena keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak bagi Indonesia. Persoalan yang terjadi ialah terjadi tekanan penduduk terhadap lahan yang sangat kuat sehingga mampu mendorong penduduk di daerah tertentu, terutama di Pulau Jawa, yaitu dengan menggunakan hutan yang harusnya harus dilindungi, namun dijadikan sebagai lahan pertanian oleh tersebut, menyebabkan kerusakan lahan dan menimbulkan masalah lingkungan yang sebelumnya tidak ada. Sumber daya lahan yang digunakan dalam pembangunan adalah sumber alam yang dapat pulih, jika kemampuan untuk memperbaharuinya tidak dilampaui oleh penggunaannya. Pemanfaatan yang berlebihan atau pengelolaan lahan yang kurang tepat dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan sehingga lahan dapat menjadi lahan kritis. Lahan kritis adalah tanah yang sudah tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan manfaat tanah serta kandungannya, karena telah mengalami proses kerusakan fisik, kimia, serta biologi, sehingga dapat membahayakan fungsi hidroorologi, produktivitas pertanian, pemukiman, kehidupan sosial serta ekonomi karena efek dari daerah penyebab terjadinya lahan kritis yaitu adanya masalah yang cukup komplek karena masalah tersebut muncul sebagai efek dari interaksi manusia dalam proses mengelola lahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Adanya proses campur tangan manusia dalam memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah melebihi daya dukung, sehingga lahan tersebut menjadi kurang produktif atau rusak. Salah satu penyebab kerusakan lahan yaitu adanya erosi tanah. Proses terjadinya erosi tanah yaitu pada permukaan tanah, dimana butiran tanah yang terkandung unsur hara terangkut ke permukaan sehingga dapat diendapkan di tempat lain. Hal ini mengakibatkan lapisan tanah menjadi tipis. Oleh karena itu, tanah yang memiliki ukuran tebal belum tentu subur, dan tanah yang berukuran tipis belum tentu tidak subur. Tebal tanah yang kurang subur masih dapat ditingkatkan kesuburannya, antara lain dengan cara pemupukan. Berbeda dengan tanah yang berukuran tipis, jika diabaikan dapat mengakibatkan erosi, sehingga hal tersebut dapat menghilangkan kesuburan tanah, karena dapat mengakibatkan akar tanaman yang kemungkinan sudah tidak dapat berpijak pada tanah yang semakin menipis. Maka dari itu erosi adalah proses pengikisan tanah yang sangat berpengaruh dalam siklus hara terhadap penurunan intesitas kesuburan lahan. Adapun solusi dalam mengatasi permasalahan pada lahan pertanian yaitu dengan cara pemerintah membuat kebijakan yang tegas tentang pengendalian alih fungsi lahan agar lahan tanah pertanian dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Referensi Isa, I. 2006, June. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian. In Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. A. Dariah, NL Nurida, E. Husen. F. Agus editor, Bogor pp. 27-28.Iqbal, M., & Sumaryanto, S. 2016. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. Lihat Ilmu Alam & Tekno Selengkapnya Indonesia perlu membenahi sektor pertanian guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian Indonesia. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan benih, bibit, pupuk dan Teknik budidaya hingga Teknik panen dan pasca beberapa permasalahan yang dialami yaitu harga pasar dan pertanian Indonesia perlu membenahi sektor pertanian guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian Indonesia. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan benih, bibit, pupuk, dan teknik budidaya hingga teknik panen dan pasca panen. Sektor pertanian juga mengalami masalah pada saat virus covid-19 melanda negara Indonesia. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang dialami yaitu harga pasar dan pertanian, rantai paskokan pangan melambat dan kekurangan karena penyaluran logistik pertanian terganggu, Kesehatan petani, tenaga kerja pertanian, Kesehatan pekerja dan alat pelindung diri, kerusakan sumber daya pangan. Secara khasus covid-19 sangat berdampak pada pertanian. Diberbagai wilayah memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar disebabkan sepinya para pelanggan pasar. Kondisi dengan serba keterbatasan yang umum dirasakan oleh masyarakat pedesaan dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh dan dampak kepada rumah tangga petani secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pendapatan rumah tangga ikut menurun dan berpengaruh terhadap kuantitas penyediaan pangan pokok rumah tangga secara umum. maka dari itu perlu adanya pelatihan dan motivasi terkait aktivitas usaha tani mengingat pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi resesi di Indonesia dan akan meningkatkan angka pengangguran sehingga nantinya akan banyak masyarakat yang melakukan ruralisasi dan kembali ke desa dan meningkatkan angka pengangguran di desa. Hal ini didasari bahwa sektor pertanian dapat menjadi unggulan dan lebih resisten terhadap kondisi krisis yang diakibatkan oleh pandemi. Kondisi serba keterbatasan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak pengaruh kepada rumah tangga petani secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pendataan rumah tangga ikut menurun dan berpengaruh Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Nama Alfajri Akbar NIM 20210220182 Kondisi Petani Indonesia Dimasa Covid 19 Topik - Indonesia perlu membenahi sektor pertanian guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian Indonesia. Ide Penjelas - Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan benih, bibit, pupuk dan Teknik budidaya hingga Teknik panen dan pasca panen. - Ada beberapa permasalahan yang dialami yaitu harga pasar dan pertanian Indonesia perlu membenahi sektor pertanian guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian Indonesia. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan benih, bibit, pupuk, dan teknik budidaya hingga teknik panen dan pasca panen. Sektor pertanian juga mengalami masalah pada saat virus covid-19 melanda negara Indonesia. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang dialami yaitu harga pasar dan pertanian, rantai paskokan pangan melambat dan kekurangan karena penyaluran logistik pertanian terganggu, Kesehatan petani, tenaga kerja pertanian, Kesehatan pekerja dan alat pelindung diri, kerusakan sumber daya pangan. Secara khasus covid-19 sangat berdampak pada pertanian. Diberbagai wilayah memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar disebabkan sepinya para pelanggan pasar. Kondisi dengan serba keterbatasan yang umum dirasakan oleh masyarakat pedesaan dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh dan dampak kepada rumah tangga petani secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pendapatan rumah tangga ikut menurun dan berpengaruh terhadap kuantitas penyediaan pangan pokok rumah tangga secara umum. A’dani, Vol 7, No 1, 2021 maka dari itu perlu adanya pelatihan dan motivasi terkait aktivitas usaha tani mengingat pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi resesi di Indonesia dan akan meningkatkan angka pengangguran sehingga nantinya akan banyak masyarakat yang melakukan ruralisasi dan kembali ke desa dan meningkatkan angka pengangguran di desa. Hal ini didasari bahwa sektor pertanian dapat menjadi unggulan dan lebih resisten terhadap kondisi krisis yang diakibatkan oleh pandemi. Parafrase kutipan A’dani, Vol 7, No 1, 2021 Kondisi serba keterbatasan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak pengaruh kepada rumah tangga petani secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pendataan rumah tangga ikut menurun dan berpengaruh terhadap kuantitas penyediaan pangan pokok rumah tangga secara umum. Perlu adanya pelatihan dan motivasi terkait aktivitas usaha tani mengingat pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi resesi di Indonesia akan meningkatkan angka pengangguran sehingga nantinya akan banyak masyarakat yang melakukan ruralisasi dan kembali ke desa meningkatkan angka pengangguran di desa. Hal ini didasari bahwa sektor pertanian dapat menjadi unggulan dan lebih resisten terhadap kondisi krisis yang disebabkan oleh pandemi. Topik - Indonesia adalah negara agraris yang memberi pengaruh pertumbuhan kehidupan hampir keseluruh masyarakat Indonesia, maka perlunya perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Ide Penjelas - Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi adalah sektor pertanian. - Petani memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional Indonesia. Indonesia negara agraris yang memberi pengaruh pertumbuhan kehidupan hampir keseluruh masyarakat Indonesia, maka perlunya perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi adalah sektor pertanian. Petani memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini ditunjukan dari banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja disektor pertanian. Bila sistem agribisnis ini mendapatkan perhatian dari pemerintah maka kita bisa optimal dalam memenuhi kebutuhan pangan negara Indonesia. Indonesia perlu membenahi pola pemberdayaan pertanian jangan dilupakan bahkan sangat perlu diperhatikan dan fokus pemerintah. Sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara maju meskipun harus berbasis pertanian. Bila hal itu bisa dilaakukan maka ada saatnya negara semua negara disekitar Indonesia, akan sangat tergantung bahan pangannya dari bumi pertiwi ini karena sudah kita ketahui Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Secara khusus Covid 19 sangat berdampak pada pertanian daerah, salah satu dampak Covid 19 yaitu pertanian Sumatra Barat. Beberapa wilayah pertanian di Sumatra Barat yang sempat disurvey, memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat draktis hal tersebut disebabkan mulai sepinya pasar dan pelanggan. Pengusaha bawang di Alahan Panjang. Bapak, Uda Yuliandra Pratama SP mengatakan bawa para petani didaerah Alahan Panjang merasakan panik dengan informasi virus Corona yang tersebar. Sedangkan bapak, Widya Erja, SP, menyampaikan sebagai Penyuluh Pertanian di BPP Batusangkar, Sumatra Barat juga menyampaikan berbagai keluhan petani di lapangan dan di pasar, baik sepinya pembeli, sulitnya menjual hasil panen, sampai kepada krisis ekonomi pada petani. Ahmad, 2017. Pengelolaan Sektor Pertanian di Negara Agaris, jurnal Agrobisnis dan Ekonomi. Parafrase kutipan Ahmad, 2017. Pengelolaan Sektor Pertanian di Negara Agaris, jurnal Agrobisnis dan Ekonomi. Covid 19 berdampak pada pertanian daerah, salah satu dampak Covid 19 yaitu pertanian Sumatra Barat. Beberapa wilayah pertanian di Sumatra Barat sempat disurvey, memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat draktis hal tersebut disebabkan mulai sepinya pasar dan pelanggan. Pengusaha bawang di Alahan Panjang. Bapak, Uda Yuliandra Pratama SP mengatakan bawa para petani didaerah Alahan Panjang merasakan panik dengan informasi virus Corona yang tersebar. Sedangkan bapak, Widya Erja, SP, menyampaikan sebagai Penyuluh Pertanian di BPP Batusangkar, Sumatra Barat juga menyampaikan berbagai keluhan petani di lapangan dan di pasar, baik sepinya pembeli, sulitnya menjual hasil panen, sampai kepada krisis ekonomi pada petani. Topik - Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Ide penjelas - Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasuskasus pelanggaran - Pendekatan pertanian yang masih kurang dan masih banyak didominasi oleh usaha dengan skala kecil dan alat teknologi yang masih kurang. Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan a skala kecil, b modal yang terbatas, c penggunaan teknologi yang masih sederhana, d sangat dipengaruhi oleh musim, e wilayah pasarnya lokal, f umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian pengangguran tersembunyi, g akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, h pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagangpedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani, menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya penyelesaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Thomas Malthus dalam Theory of Population 1803, jumlah manusia akan meningkat secara eksponensial, sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan akan persediaan pangan secara aritmatika. Hal tersebut memiliki arti bahwa kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, tanpa adanya usaha penambahan produksi akan membatasi akses masyarakat terhadap bahan pangan dan menyebabkan kondisi kerawanan pangan. Strategi-strategi yang dilakukan rumah tangga petani padi pada masa pandemi Covid-19 untuk mempertahankan ketersediaan pangan rumah tangganya di antara lain adalah dengan beberapa cara yaitu meningkatkan optimalisasi penjualan hasil usahatani dengan proporsi lebih besar, mencari sumber pendapatan lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, mengambil dari hasil usahatani dan stok lumbung padi desa, dan menerima bantuan dari pemerintah. A’dani, Vol 7, No 1, 2021 . Parafrase kutipan A’dani Vol 7, No 1, 2021 Jumlah manusia akan meningkat secara eksponensial, sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan persediaan pangan secara aritmatika. Hal tersebut memiliki arti bahwa kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, tanpa adanya usaha penambahan produksi akan membatasi akses masyarakat terhadap bahan pangan dan menyebabkan kondisi kerawanan pangan. Strategi yang dilakukan rumah tangga petani padi pada masa pandemi Covid-19 untuk mempertahankan ketersediaan pangan rumah tangganya di antara lain yaitu meningkatkan optimalisasi penjualan hasil usahatani dengan proporsi lebih besar, mencari sumber pendapatan lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, mengambil dari hasil usahatani dan stok lumbung padi desa, dan menerima bantuan dari pemerintah. Gambar 1. Nasib petani pandemi covid 19 Pertan ian. Kehuta nan. & Perika nan Perdag angan Repara si Mobil & Motor Transp ortasi dan Pergud angan Penye diaan Akomo dasi dan Makan Minu m Jasa Keseha tan & Kegiat an Sosial Gambar 2. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha y-on-y dalam Persen Sumber BPS 2021 Hal serupa dapat dilihat pada peran pertanian pada distribusi PDB menurut lapangan usaha pada Tabel 1. Pada masa pandemi selain pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang pertumbuhan yang positif juga memiliki prosentase yang cukup besar dalam PDB Indonesia. Pada triwulan I-2020, dan triwulan IV-2020 memiliki kedudukan ke-3 terbesar, sedangkan pada triwulan I-2021 naik menjadi peringkat 2 prosentase terbesar dalam distribusi PDB berdasarkan lapangan usaha. Sumber BNPB 2021, diolah 2021 Jika dilihat pada Gambar 3, maka sektor yang paling buruk karena adanya dampak pandemi Covid-19 adalah jasa transportasi dan pergudangan karena mengalami kontraksi pertumbuhan /penurunan pada triwulan IV-2020 sebesar 13,42% dan 13,12% pada triwulan I2021. Kemudian sektor kedua yang memiliki dampak keterpurukan yang tinggi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum. Itu artinya akan memberika dampak negatif pula pada pasokan komoditas pangan utama. Kebijakan PSBB dan PPKM yang diterapkan beropengaruh terhadap ketersediaan pangan di pasar konsumen karena adanya penumpukan produk dan juga penurunan jumlah pembeli yang disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat Saktyanu K. Dermoredjo, Yonas H. Saputra, Delima H. Azahari 2020. Oleh sebab itu, beberapa permasalahan yang terjadi pada masa pandemi yaitu a Pasokan tersedia namun karena terkendala transportasi maka tidak dapat dikirim. Selanjutnya karena sifat komoditas pangan yang mudah rusak maka penumpukan barang yang tejadi akan menyebabkan kualitas menurun sehingga, b Kurangnya tenaga kerja mengakibatkan penyaluran sarana produksi juga terhambat, c Permintaan konsumen yang fluktuatif menyebabkan sulit untuk meramalkan permintaan sehingga distribusi juga akan terhambat Akerman 2020. Daftar pustaka A’dani, F., Sukayat, Y., Setiawan, I., & Judawinata, M. G. 2021. Pandemi Covid-19 Keterpurukan Dan Kebangkitan Pertanian Strategi Mempertahankan Ketersediaan Pangan Pokok Rumah Tangga Petani Padi Pada Masa Pandemi Covid-19. Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 71, 309–319. Ismpi, B. 2009. Kondisi Pertanian Indonesia saat ini “ Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia .” ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Covid-19 Keterpurukan Dan Kebangkitan Pertanian Strategi Mempertahankan Ketersediaan Pangan Pokok Rumah Tangga Petani Padi Pada Masa Pandemi Covid-19F A'daniY SukayatI SetiawanM G JudawinataA'dani, F., Sukayat, Y., Setiawan, I., & Judawinata, M. G. 2021. Pandemi Covid-19 Keterpurukan Dan Kebangkitan Pertanian Strategi Mempertahankan Ketersediaan Pangan Pokok Rumah Tangga Petani Padi Pada Masa Pandemi Covid-19. Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 71, Pertanian Indonesia saat ini " Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian IndonesiaB IsmpiIsmpi, B. 2009. Kondisi Pertanian Indonesia saat ini " Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia." Anggota Komisi IV Hamid Noor Yasin menyoroti masalah pertanian yang dari tahun-ke tahun menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk diselesaikan. Persoalan di semua sektor pertanian masih bermasalah dimulai dari persoalan hulu, yakni masalah alih fungsi lahan pertanian sehingga komponen dasar produksi pertanian semakin sulit. Hasil riset BPS menunjukkan analisanya bahwa alih fungsi lahan sawah capai ha per tahun. Temuan ini didapat pada tahun 2018. Catatan pada tahun tersebut, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta perlu memastikan, bahwa masalah alih fungsi lahan ini teratasi dengan payung hukum undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Payung hukumnya sudah jelas, tinggal kemampuan pemerintah saat ini mampu menjalankannya dengan melengkapi peraturan pemerintah dan atau peraturan Menteri. “Silih Berganti Presiden, berganti Menteri, setiap tahun belum ada penyelesaian menyeluruh pada persoalan mendasar pertanian. Masalah pertanian ini ada pada setiap sektor dari hulu hingga hilir. Semua menjadi rantai sistem yang saling berkaitan menjadi komulatif persoalan yang perlu di urai satu persatu sampai semua persoalan pertanian ini beres”, ujar Hamid Noor Yasin, Kamis, 07/11/2019. Selain itu menurut Hamid, yang banyak membayangi sektor pertanian adalah masalah permodalan. Permodalan ini yang menyangkut persoalan yang dihadapi oleh pelaku SDM pertanian yaitu petani. Petani berperan pada proses penyiapan budidaya, pelaksana produksi hingga memasarkan hasil pertanian. Petani sebagai penggerak usaha tani, mulai dari pengolahan lahan, budidaya tanaman sampai dengan memanen hasil, akan dihadapkan pada pilihan antara digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipasarkan bila ada kelebihan. Petani harus menjadi unsur yang paling diperhatikan dalam pembangunan pertanian. Program–program bantuan sosial yang selama ini ada sejak 15 tahun terakhir, baik itu bantuan permodalan berupa PUAP Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan maupun bantuan-bantuan infrastruktur berupa irigasi tersier hingga bantuan alat mesin pertanian seperti traktor, mesin giling padi, pemotong rumput. Namun semua itu belum dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Indonesia pada bidang pertanian. Hamid mengatakan, bahwa persoalan pertanian ini akan mampu lebih cepat diselesaikan manakala pemerintah lebih serius lagi pada penggunaan teknologi modern. "Ini sangat penting karena kecepatan pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia, meningkat pesat tanpa penyeimbangan luasan lahan produksi pertanian. Solusi yang paling masuk akal adalah penguatan teknologi pertanian di barengi dengan implementasi diversifikasi pangan," lanjut Hamid. Contoh Kota Depok dulu pernah mengkampanyekan One Day no Rice sangat bagus. Tapi pada kenyataannya akan sulit untuk diterapkan kepada masyarakat tanpa sosialisasi intensif. Masalah terakhir pada sektor pertanian menurut Hamid adalah pemasaran hasil pertanian atau pada sektor hilir yang biasa dikenal pasca panen. Olahan makanan, teknologi pangan dan gizi, higienisasi, pengemasan, hingga persoalan tata niaga, sampai saat ini belum selesai. Banyak sekali perlu perhatian seriuas, tidak perlu semua berbarengan, yang penting fokus pada penyelesaian masalah meskipun hanya satu per satu. Persoalan ini sudah sangat akut menyangkut hulu hingga hilir, sdm pelaku, sampai ada nya moral hazart para pelaku mafia pertanian. Impor salah satu persoalan penting yang perlu dikendalikan. “Semoga pemerintah mampu lima tahun ke depan, Bersama dengan DPR RI Komisi IV akan bekerjasama membangun Sektor Pertanian sehingga dapat menyelesaikan semua persoalan dari hulu sampai hilir. Semua upaya ini, ujungnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang memerlukan perbaikan ekonomi terutama daya beli yang satu tahun terakhir sangat berpengaruh pada masyarakat perdesaan," tutup Hamid Noor Yasin. RO/OL-10 Tanah Indonesia yang subur dan iklim yang cocok untuk banyak tanaman budidaya sudah dikenal sejak zaman penjajahan bangsa Barat. Melalui cultuurstelsel, masyarakat pribumi dipaksa menanam tanaman-tanaman yang harganya mahal di pasar dunia. Bahkan, penyebab Indonesia menjadi sasaran monopoli perdagangan Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah komoditas pertanian Indonesia saat itu sangat termashyur yaitu dengan pertanian kita di era revolusi industri keempat ini?Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS, pada triwulan II 2017, sektor pertanian terus memberi kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Terlihat bahwa besaran produk domestik bruto PDB Indonesia mencapai Rp dilihat dari sisi produksi, pertanian merupakan sektor kedua paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah industri pengolahan. Posisi sektor pertanian masih di atas sektor lainnya, seperti perdagangan dan konstruksi. Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pertanian terus berjuang untuk memenuhi target “menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045”.Fakta demikian belum cukup untuk mengatakan pertanian Indonesia baik-baik saja. Di sisi lain, masih banyak masalah yang perlu dibenahi, di antaranya adalah rendahnya regenerasi anak muda untuk berkontribusi di sektor pertanian maupun pemerintah sendiri yang masih kurang dalam memberikan perlindungan kepada petani misalnya, dalam hal kepastian harga, petani masih sering menjadi korban permainan pasar.Kenapa hal demikian terjadi di Indonesia? Apa-apa saja yang menjadi masalah menahun sektor pertanian negara ini? Mari simak sajian fakta-fakta berikut ini yang akan menjadi jawaban dari masalah dipandang sebelah mataBanyak dari masyarakat kita masih menganggap sepele pertanian. Anggapan awam, pertanian berarti ujung-ujungnya akan bekerja di sawah atau mencangkul di ladang. Sedangkan sektor lain, seperti industri perbankan, bekerja di ruangan sektor pertanian yang tampak “kotor dan miskin” didasari oleh tidak adanya bukti kuat yang mengatakan bahwa bertani itu menjanjikan. Bukan berarti seluruh petani itu miskin. Namun, kebanyakan ekonomi petani masih termasuk kelas menengah ke Ekonomi Digital Dapat Bantu Sektor PertanianKrisis regenerasi petani mudaBerkaitan dengan poin nomor 1, generasi milenial pun ogah terjun ke dunia pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013, sebanyak 61% petani Indonesia berusia >45 tahun. Generasi muda adalah kunci keberlanjutan suatu sektor, termasuk pertanian. Jika tidak segera ditangani, ketahanan pangan nasional akan sulit dicapai bangsa ini. Salah satu program yang mulai banyak digerakkan adalah modernisasi pada pertanian itu sendiri sehingga tampak lebih baik. Pertanian digital adalah hal yang menarik untuk mengubah citra pertanian menjadi bisnis yang Petani Muda Sukses di Era MilenialRantai perniagaan yang merugikan petaniHal yang sering ditemukan dalam pemasaran produk-produk pertanian adalah masih terdapat kesenjangan dalam pembagian keuntungan di antara distributor/tengkulak dengan petani. Petani menjadi pihak yang paling lemah alias yang paling sedikit memperoleh demikian yang menyebabkan pekerjaan sebagai petani tampaknya tidak menjanjikan. Keuntungannya tak seberapa, belum lagi dihitung dengan kerugian ketika cuaca tidak mendukung ataupun serangan itu, diperlukan sarana yang mampu memotong rantai perniagaan yang cukup panjang untuk komoditas pertanian. Harapannya, petani mampu menyediakan produknya secara langsung ke konsumen sehingga keuntungan yang diperoleh petani pun meningkat. Seperti halnya fitur yang tersedia di aplikasi Pak Tani Budidaya yang Kurang PresisiPresisi yang dimaksud di sini adalah bertani dengan teknik yang benar dan tepat guna. Di lapangan, pertanian dilakukan berdasarkan naluri dan pengalaman. Jarang sekali petani di Indonesia yang berasal dari kalangan terdidik yang sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang pemberian pupuk dengan dosis yang tepat, penanganan hama yang benar, ataupun proses pasca panen yang seharusnya dilakukan sehingga nilai jual produk lebih tinggi. Selain itu, benih yang digunakan sebagai bahan tanam bukanlah benih pemerintah melalui kelembagaan pertanian melengkapi pengetahuan masyarakat tani dengan menurunkan penyuluh pertanian. Benar, program ini sudah berjalan. Namun, tak jarang pula, penyuluh kurang menguasai masalah pertanian itu sendiri. Alhasil, petani pun bersikeras dengan pengetahuan yang Tips Budidaya Terong Ungu Bagi PemulaPermodalanKesulitan yang juga sering menimpa petani adalah mencari modal. Usaha tani yang tidak bisa memberikan kepastian, yakni bergantung pada alam, menyebabkan pemberi kredit enggan mengeluarkan duit kepada wirausahawan di bidang pertanian. Sama seperti bisnis di bidang lainnya, usaha tani tentunya butuh modal untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, dan tenaga fungsi lahanMasalah ini paling banyak terjadi di Pulau Jawa, mengingat padatnya penduduk disana dengan tingkat kebutuhan yang tinggi pula. Lahan-lahan pertanian diubah menjadi perumahan dan gedung-gedung bertingkat. Produktivitas yang tidak seberapa ditambah dengan lahan yang semakin sempit menyebabkan perekonomian petani semakin Junita Solin Mahasiswa Agronomi Universitas Gadjah MadaSudah download aplikasi Pak Tani Digital? Klik di sini. Daftar Isi1 Permasalahan Pertanian Di PERKEMBANGAN PERTANIAN MASALAH STRUKTURAL PERTANIAN Jarak Waktu yang Lebar antara Pengeluaran dan Penerimaan Pendapatan dalam Pembiayaan Tekanan Pertanian KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Kebijakan Harga Kebijakan Pangan Kebijakan Kebijakan PERTANIAN INDONESIA DI ERA PEMBANGUAN PERTANIAN YANG MENYEJAHTERAKAN Rangkuman Permasalahan Pertanian Di Sumber Permasalahan Pertanian Di Indonesia sangat pelik dan berkepanjangan. Banyak solusi ditawarkan tapi permasalahan pertanian di Indonesia alih-alih membaik justru semakin runyam. dalam artikel ini akan mencoba membahas sedikit tentang permasalahan tersebut. selamat membaca… PERKEMBANGAN PERTANIAN INDONESIA Dinamika perkembangan pertanian Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu tahun 2001-2003 sebanyak ha sawah termasuk yang produktif berganti menjadi kawasan pemukiman dan kegiatan lain. Meski lahan pertanian menyempit, jumlah petani justru meningkat dari 20,8 juta tahun 1993 menjadi 25,4 juta Sensus Pertanian 2003. Rata-rata kepemilikan lahan petani mengalami penurunan drastis, yaitu tinggal kurang dari 0,25 ha per jiwa Bambang Ismawan, 2005. Hasil Sensus Pertanian 10 tahun kemudian, tercatat bahwa jumlah petani kembali meningkat mencapai 31,70 juta orang Sensus Pertanian 2013. Sementara jumlah lahan sawah pertanian menyusut hingga mencapai angka 8,1 juta ha. Penyusutan bertambah cepat dengan semakit cepatnya pertumbuhan kota yang membutuhkan lahan pertanian baik untuk permukiman maupun untuk industri. Kondisi makin mengkhawatirkan karena tingkat pendapatan petani yang tidak berubah secara signifikan. Pendapatan semusim padi hanyalah antara atau hanya – per bulan. Dalam suatu studi ditemukan bahwa 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil berasal dari kegiatan di luar sektor pertanian non-farm, misalnya kuli bangunan, ojek, tukang becak, membuka warung, sektor informal, dan lain-lainnya. Dalam kategori ini, sebenarnya dapat dikatakan tidak ada lagi “masyarakat petani”, yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Baca Juga Dampak Pajak PPN Pada Produk Pertanian Situasi diperburuk dengan terancamnya ekologis lingkungan yang menjadi basis produksi pertanian. Rusaknya sistem ekologis itu ditandai dengan merosotnya tingkat kesuburan tanah antara lain karena massifnya penggunaan bahan an-organik dalam pupuk dan obat pembasmi hama. Departemen Kimpraswil menyatakan bahwa 1,5 juta ha lahan irigasi yang menjadi tumpuan penyediaan air bagi tanaman pertanian telah rusak. Hal ini mengakibatkan kekeringan yang meluas di beberapa wilayah pertanian. Pada saat yang sama, hewan-hewan alami seperti burung, ikan, dan berbagai jenis binatang lain, jumlahnya makin menurun dan banyak yang mendekati kepunahan. Hal ini sebagian disebabkan kegiatan eksplorasi dan industrialisasi yang merambah di wilayah-wilayah perhutanan. Sementara, jumlah dan jenis tanaman, baik tanaman pangan, hias, maupun pelindung pun makin merosot. Fenomena di atas tidak terlepas dari konteks historis sejarah transformasi ekonomi-politik pertanian di Indonesia sejak era kolonial hingga era liberalisasi dewasa ini. Secara garis besar fase-fase penting perkembangan kondisi, sistem, dan struktur pertanian Indonesia adalah sebagai berikut. Struktur pertanian Indonesia tidak lepas dari bentukan proses kolonialisme bangsa asing yang berlangsung sangat lama. Struktur pertanian yang menempatkan mayoritas petani kecil tetap miskin di lapis paling bawah disubordinasi oleh pelaku ekonomi besar pun merupakan warisan sistem dan struktur ekonomi kolonial. Pasca kemerdekaan belum terjadi reformasi sosial yang mampu mengubah pola hubungan ekonomi yang timpang tersebut. Petani dan pertanian rakyat kita begitu terpuruk pasca monopoli kongsi dagang VOC yang kemudian makin dihisap lagi setelah pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa culture stelsel. Petani dipaksa menanam komoditi yang dibutuhkan pasaran kapitalis-liberal yang berlaku sesudahnya pun hanya menjadikan Indonesia sebagai ondernaming besar sekaligus sumber buruh murah bagi perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Perkebunan-perkebunan besar mereka kuasai dan lagi-lagi produksinya ditujukan untuk memenuhi pasar luar negeri. Pertanian rakyat tetap saja diperas dan makin kehilangan dayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memakmurkan agraria melalui UU Pokok Agraria 1960 yang mengatur redistribusi tanah dan UU Perjanjian bagi Hasil 1964 yang mengubah pola bagi hasil untuk mengoreksi struktur pertanian kolonial justru makin kehilangan vitalitasnya, terlebih di era Orde Baru yang berorientasi mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan menganut developmentalisme.Revolusi Hijau yang mengimbas ke Indonesia ditandai dengan pengunaan bibit-bibit baru dan teknologi biologis dan kimiawi pemberantasan hama dari luar negeri Indonesia memang mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Namun, revolusi hijau ternyata lebih menguntungkan petani bertanah luas. Produksi naik, tetapi pendapatan turun akibat mahalnya input pertanian, misalnya pupuk. Term of Trade petani pun turun dan distribusi pendapatan makin pertanian yang disyaratkan IMF dan WTO kini ditandai oleh bebas masuknya produk-produk pertanian pangan seperti beras, gula, daging, ayam, jagung, dan buah-buahan yang memukul petani dalam negeri. Liberalisasi ini menguntungkan korporat besar yang menguasai input pertanian benih, pupuk, dan obat-obatan dan perdagangan pasar internasional. Kesejahteraan petani dalam negeri tidak meningkat secara signifikan. MASALAH STRUKTURAL PERTANIAN INDONESIA Pembangunan pertanian yang belum mampu mengangkat kesejahteraan petani, bahkan terjadi bencana kelaparan dan gizi buruk di berbagai daerah, merupakan indikasi belum dipecahkannya masalah-masalah struktural yang membelit pertanian Indonesia. Masalah ini berat karena menyangkut keseluruhan aspek struktur, sistem aturan main, dan kebijakan pertanian, bukan sekadar masalah yang terkait dengan usaha pertanian. Setiawan 2003 merumuskan bahwa masalah struktural itu adalah bagaimana mentransformasikan puluhan juta kaum tani miskin marjinal ke dalam dunia pertanian yang lebih modern dan yang memungkinkan mereka hidup layak. Baca Juga Permasalahan Kemiskinan di Indonesia Prof Mubyarto pada tahun 1989 sudah menguraikan berbagai persoalan mendasar ekonomi pertanian di Indonesia, di antaranya adalah Jarak Waktu yang Lebar antara Pengeluaran dan Penerimaan Pendapatan dalam Pertanian Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu, atau bahkan kadang- kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen. Pada musim panen dalam keadaan pasar yang normal terdapat harga yang rendah dan pada musim paceklik harganya tinggi. Karena itu petani dua kali terpukul, pertama harga produksinya rendah dan kedua petani harus menjual lebih banyak untuk mencapai keperluannya. Yang sering merugikan petani adalah pengeluaran-pengeluaran yang kadang-kadang tidak dapat diatur dan tidak dapat ditunggu sampai panen tiba. Dalam hal demikian petani sering menjual tanamannya pada saat masih hijau di sawah baik dengan harga penuh atau berupa pinjaman sebagian dikenal dengan sistem ijon. Pembiayaan Pertanian Dengan titik tolak adanya kemelaratan yang luas di kalangan petani, keterlibatan mereka pada utang, baik utang biasa maupun dengan sistem ijon, maka sering dapat disimpulkan bahwa persoalan yang paling sulit dalam ekonomi pertanian Indonesia adalah persoalan pembiayaan pertanian. Jatuhnya petani dalam sistem ijon karena tidak adanya kredit alternatif kredit yang lebih baik bagi petani, padahal mereka memerlukan kredit murah agar mampu meningkatkan produksi dan pendapatannya. Tekanan Penduduk Persoalan penduduk di Indonesian begitu kompleks yaitu tidak hanya penduduk sangat padat dan pertambahan tiap tahun yang tinggi, tetapi juga persebarannya yang tidak merata antardaerah. Adanya persoalan penduduk dalam konteks ekonomi pertanian dapat dilihat dari tanda-tanda bahwa persediaan tanah pertanian yang makin kecil,produksi bahan makanan per jiwa yang terus menurun,bertambahnya pengangguran,memburuknya hubungan-hubungan pemilik tanah dan bertambahnya utang-utang pertanian. Dengan demikian, masalah penduduk tidak lagi semata-mata merupakan perbandingan jumlah kelahiran dan produksi makanan, persebaran geografi sosial, demografi KB atau masalah kesehatan dan gizi, melainkan gabungan keseluruhan persoalan kehidupan petani sehari-hari. Pertanian Subsistem Pertanian subsistem diartikan sebagai suatu sistem bertani di mana tujuan utama dari si petani adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Produksi subsistem murni ditandai tidak adanya aspek- aspek komersial dan penggunaan uang. hubungan antara usaha tani dan rumah tangga petani sangatlah erat, kegiatan produksi menyatu dengan kegiatan konsumsi. Karena teori ekonomi menganalisis dua kegiatan itu secara terpisah sehingga teori ini tidak dapat dipakai. Kebijakan pemerintah yang tidak berpijak pada kondisi ini sering kali berakibat yang sebaliknya, tidak sesuai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Persoalan menjadi makin berat seiring bertambahnya jumlah buruh tani dan petani subsistem yang hidupnya serba miskin, yang merupakan warisan struktur dan sistem ekonomi kolonial. Baca Juga Bagaimana mengatasi kemiskinan di Indonesia ? Kepemilikan lahan yang sempit dan makin menurun rata-rata 0,5 ha per jiwa merupakan masalah struktural pertanian Indonesia yang krusial. Hal ini terjadi karena tanah lahan merupakan aset produktif yang turut menentukan corak cara produksi dalam pertanian Indonesia. Konsentrasi pemilikan lahan cenderung mengakibatkan cara-cara produksi yang tidak demokratis, dalam arti tidak dapat melibatkan partisipasi petani kecil secara luas dalam proses produksi. Demokratisasi dalam proses produksi tidak akan efektif tanpa ada upaya melakukan redistribusi aset produktif tersebut. Di sisi lain, masalah yang cukup pelik adalah belum meratanya distribusi modal dalam sektor pertanian, baik modal dalam bentuk material, intelektual, maupun institusional. Modal material berupa kredit murah tanpa agunan masih sulit diperoleh petani kecil karena minimnya ketersediaan dana dan prosedur yang cenderung konvensional. Modal intelektual berupa peningkatan wawasan dan keahlian petani dan akses pendidikan yang murah dan berkualitas bagi keluarga anak-anak mereka pun masih sulit ditingkatkan. Di sisi lain, modal institusional berupa pemberdayaan organisasi-organisasi tani sebagai kekuatan kolektif untuk meningkatkan daya tawar mereka pun sulit diwujudkan. Demokratisasi modal perlu dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Harga komoditi pertanian terutama beras yang rendah pun menjadi masalah tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam hal ini berlaku sistem yang merugikan petani, di mana mereka harus menyangga kebutuhan pokok masyarakat perkotaan dengan kontraprestasi yang sangat minimal. Harga rendah tersebut merupakan paksaan dari situasi di mana upah buruh di perkotaan cenderung ditekan serendah mungkin, padahal mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup minimal seperti halnya pangan. Para petanilah yang menyediakan kebutuhan mereka dengan harga yang rendah, sesuai dengan daya beli mereka. Jadi di sini berlaku sistem di mana petani mensubsidi korporat bergaji tinggi dan ekonomi pedesaan mensubsidi ekonomi perkotaan. Sebuah pola hubungan ekonomi yang subordinatif dan eksploitatif yang menjadi masalah struktural stagnasi kesejahteraan petani kecil. Mengacu pada kerangka pemikiran John Madeley 2005, masalah struktural pertanian adalah berupa kerawanan pangan, yang terkait dengan kedaulatan dan ketahanan pangan. Dalam konteks pertanian Indonesia, berbagai aspek internal-eksternal yang menjadi faktor penyebab langsung dan tidak langsung kerawanan pangan di Indonesia di antaranya adalah Tanah tandus dan bencana alam yang menurunkan produktivitas dan menghancurkan tanaman sumber-sumber pendanaan yang dapat diakses petani secara mudah, murah, dan terarah kepada petani kecil miskin.Banyaknya utang negeri yang membebani anggaran negara dan penuh persyaratan misalnya harus melakukan liberalisasi impor, sehingga membatasi kemampuan negara dalam mengembangkan komoditas peran perempuan sebagai pelaku sektor pertanian yang kepentingan dalam penguasaan dan penggunaan lahan yang sering berakhir dengan penggusuran lahan pertanian pangan berganti bisnis iklim akibat pemanasan global yang disebabkan industrialisasi yang tidak berwawasan bahkan merusak konservasi sumber daya jumlah penduduk yang makin pesat, yang diikuti dengan makin mengecilnya luas pemilikan lahan karena konversi misal perumahan.Merosotnya ketersediaan air untuk usaha pertanian dengan makin tumbuhnya bisnis-bisnis baru, termasuk usaha air minum, yang berdekatan dengan areal tanaman dikembangkannya diversifikasi pangan secara serius padahal potensi biodiversifikasi Indonesia sangatlah luar dana kesehatan yang meningkatkan pengeluaran petani kecil sehingga berpotensi memperburuk kondisi gizi pangan mereka. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Peranan pemerintah dalam pembangunan pertanian Indonesia adalah berupa pembuatan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Meskipun kadang kebijakan yang dibuat pemerintah pun dapat merugikan bahkan memperburuk kesejahteraan petani. Bidang- bidang kebijakan pertanian yang spesifik meliputi kebijakan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan struktural. Bidang kebijakan yang lebih khusus lainnya menyangkut pengaturan-pengaturan kelembagaan baik yang langsung terdapat di sektor pertanian maupun di sektor-sektor lain yang ada hubungannya dengan sektor pertanian, misalnya landreform, penyuluhan pertanian, dan lain-lain Mubyarto, 1989. Kebijakan Harga Kebijakan Pangan Murah Secara teoretis kebijakan harga dapat dipakai mencapai tiga tujuan, yaitu Stabilisasi harga-harga hasil pertanian terutama pada tingkat petani,Meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar term of trade,Memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi. Kebijakan harga yang diterapkan di Indonesia misalnya kebijakan harga beras minimum dan harga beras maksimum. Kebijakan ini ditekankan untuk mencapai tujuan yang pertama, yaitu stabilisasi harga hasil pertanian. Kebijakan umum yang ditempuh pemerintah adalah kebijakan pangan murah. Hal ini dikaitkan dengan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Strategi ini dijalankan dengan mendorong industrialisasi yang berbasis di wilayah perkotaan. Kebijakan ini justru menghambat perbaikan kesejahteraan petani, selain juga tidak mendorong perkembangan ekonomi pedesaan. Kebijakan Pemasaran Kebijakan pemasaran dilakukan untuk memasarkan hasil-hasil pertanian yang bertujuan ekspor, selain pengaturan distribusi sarana produksi bagi petani. Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara pedagang dengan melayani kebutuhan petani seperti pupuk, insektisida, pestisida, dan lain-lain, sehingga petani dapat membeli sarana produksi tersebut dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Perubahan peranan pemerintah karena liberalisasi pertanian telah mengecilkan kemampuan pemerintah dalam mengatur pasar, sehingga petani kesulitan untuk mendapatkan sarana produksi tersebut dengan harga yang terjangkau. Hal ini misalnya diindikasikan dengan makin mahalnya harga pupuk, yang sering disebabkan karena langkanya persediaan di pasaran padahal pemerintah menjelaskan bahwa pasokan sarana produksi tersebut cukup memadai, bahkan berlebih. Kebijakan Struktural Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan lahan, pengenalan dan pengusahaan alat-alat pertanian yang baru, dan perbaikan sarana pertanian yang umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Penguasaan aset produktif berupa lahan yang terlalu kecil dan tidak merata mengakibatkan rendahnya produktivitas yang berimbas pada sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan petani kecil. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah dengan mengatur kembali distribusi pemilikan lahan land reform yang diupayakan secara adil dan demokratis. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan teknologi lokal dan mengenalkan teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan petani melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan yang intensif. Di samping itu, kebijakan yang terkait dengan upaya pemberdayaan petani adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini ditempuh melalui pembuatan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani, memperkuat kelembagaan kelompok tani, dan mempermudah akses petani miskin terhadap sarana produksi, pasar, dan pembiayaan usaha tani. Pola yang lazim digunakan adalah pola kredit bergulir revolving grant yang diarahkan sebagai basis pengembangan lembaga keuangan mikro. PERTANIAN INDONESIA DI ERA LIBERALISASI Liberalisasi sektor pertanian diawali dengan masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Pertanian Agriculture on Agreement/AoA di tahun 1995 dan diterimanya Letter of Intent loI IMF di tahun 1997. Liberalisasi pertanian secara sederhana diwujudkan dengan menyerahkan sistem pertanian dan nasib petani kepada mekanisme pasar bebas, yang kemudian berlaku liberalisme pertarungan bebas free-fight liberalism. Beberapa ketentuan yang diatur dalam AoA adalah sebagai berikut Setiawan, 2003 73 Pengurangan dukungan domestik; pengurangan total atas subsidi domestik yang dianggap “mendistorsi perdagangan” berkisar pada 20 persen dari ukuran dukungan agregat dari acuan tahun subsidi ekspor; jumlah subsidi ekspor akan dikurangi sebesar 21 persen dari tiap produk sesuai rata-rata tahun 1986-1990, pengeluaran anggaran subsidi ekspor dikurangi 36 persen selama 6 akses pasar; seluruh hambatan impor akan dikonversikan ke tarif dan dikurangi hingga 36 persen selama 6 tahun negara maju dan 24 persen selama 10 tahun negara berkembang. Liberalisasi pertanian telah merugikan pertanian Indonesia. Misalnya, liberalisasi perberasan yang dilakukan IMF telah berdampak buruk pada kebijakan perberasan, yaitu Setiawan 69 Subsidi pupuk dicabut pada tanggal 2 Desember 1998, diikuti dengan liberalisasi pupuk yang sebelumnya dimonopoli PUSRI. Akibatnya biaya produksi melonjak, sehingga harga dasar gabah dinaikkan dari Rp1000/kg menjadi Rp1400-Rp 1500/kg tergantung impor beras oleh Bulog dicabut akhir tahun 1999, sehingga kini impor terbuka bagi siapa saja dan tidak terkontrol masuk komoditas pangan dipatok maksimum 5 persen. Bagi beras, walaupun monopoli impor oleh Bulog dicabut, bea masuk tetap 0 persen. Akibatnya arus impor beras, gula, bahkan bawang merah yang deras makin memukul petani Indonesia. Liberalisasi pertanian merupakan ekses penerapan pasar perdagangan bebas. Pasar bebas pertanian sendiri sebenarnya mempunyai “cacat” baik dalam tataran filosofi-teoretis, maupun tataran empiris-aplikatifnya. Secara teoretis, pasar bebas pertanian hanya akan menguntungkan menyejahterakan kedua belah pihak apabila dua asumsi utamanya terpenuhi, yaitu tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi antar kedua negara seimbang, dan modal tidak dapat bergerak lintas negara. Kenyataannya, asumsi ini tidak terpenuhi karena kekuatan ekonomi antarnegara sangatlah timpang dan modal bebas bergerak ke manapun. Sepintas mungkin terjadi perdagangan antarnegara, tetapi bisa jadi yang berdagang sebenarnya adalah korporat asing di dalam negeri dengan korporat di luar negeri, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak berubah secara signifikan. Hal ini makin meyakinkan bahwa liberalisasi pasar bebas pertanian adalah kepentingan korporat dan negara maju. Liberalisasi pertanian digunakan untuk memperluas dan menguasai pasar komoditi pertanian di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Secara empiris, terbukti AS dan Eropa yang paling gencar mempropagandakan perdagangan bebas justru adalah negara-negara yang protektif terhadap pertanian mereka. Setiap petani di negara maju tersebut termasuk Jepang mendapat subsidi dari pemerintah setempat agar produknya mampu bersaing dan menguasai pasar luar negeri. Bahkan seekor sapi di Inggris memperoleh subsidi sebesar 2 US$ per hari agar mempunyai daya saing yang tinggi karena dapat dijual dengan harga yang relatif murah. Total dukungan Uni Eropa terhadap pertanian mereka adalah senilai US$ 35,5 milyar per tahun, sedangkan dukungan AS berjumlah sekitar US$ 85 milyar per tahunnya. Proteksi yang dilakukan negara maju tidak lagi berupa tarif dan kebijakan sejenisnya, melainkan sudah mengarah pada proteksi yang terkait dengan kemajuan teknologi. Biasanya mereka mensyaratkan kriteria- kriteria tertentu bagi masuknya komoditi dari negara sedang berkembang yang sulit mereka penuhi, seperti halnya standar lingkungan, pekerja, dan standar mutu lainnya. PEMBANGUAN PERTANIAN YANG MENYEJAHTERAKAN PETANI Mubyarto 2000 menegaskan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani harus berisi kebijakan-kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan, karena dalam kenyataan petani yang lahan garapannya sangat sempit petani gurem selalu berpola nafkah ganda, yaitu tidak mungkin menggantungkan pendapatannya hanya dari usaha tani saja tetapi juga dari usaha-usaha lain off-farm di luar usaha tani. Program P4K Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil dan Nelayan di seluruh Indonesia dilaporkan telah berhasil mengembangkan pola usaha dan pola nafkah ganda usaha tani. Program-program semacam ini harus ditingkatkan oleh pemerintah atau departemen pertanian agar senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Secara spesifik Mubyarto menguraikan beberapa kebijakan komoditi pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani sebagai berikut. Indonesia patut kembali mewujudkan swasembada beras. Keterbatasan produksi dalam negeri dapat menyebabkan Indonesia mengimpor beras di pasar dunia. Untuk itu Indonesia harus terus-menerus memberikan perangsang pada petani produsen beras dalam negeri agar terus bergairah meningkatkan produksi, jika perlu melalui berbagai subsidi sarana produksi termasuk subsidi kredit usaha tani. Subsidi pertanian seperti yang diterapkan di negara-negara maju tidak boleh dianggap merupakan kebijakan yang keliru di hanya beras tetapi juga komoditi jagung dan kedelai kini diimpor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sub- sektor peternakan Indonesia kini membutuhkan jagung dan kedelai serta kacang tanah yang merupakan sumber protein nabati yang diperlukan Indonesia setelah kebutuhan akan karbohidrat terpenuhi. Kebijakan peningkatan produksi komoditi-komoditi pertanian palawija yang selama ini relatif terlantar sangat dianjurkan sehingga Indonesia tidak “terpaksa” lagi mengimpor komoditi pertanian tersebut dalam jumlah besar, khususnya dalam mendukung perkembangan industri kini Indonesia mengimpor gula hampir sama besar dengan volume produksi dalam negeri menimbulkan pertanyaan kebijakan pertanian, apa yang salah di masa lalu? Inpres No. 9/1975 tentang TRI Tebu Rakyat Intensifikasi melarang pabrik-pabrik gula BUMN maupun pabrik- pabrik swasta menyewa tanah rakyat untuk menanam tebu dengan alasan naif “tebu harus ditanam oleh petani sendiri”. Keluarnya Inpres ini membuktikan betapa pemerintah membuat kebijakan tanpa memahami kondisi riil usaha tani tebu. Inpres No. 9/1975 telah “merusak” atau “menghancurkan” sistem produksi dan hubungan- hubungan produksi dan perdagangan tebu dan gula dalam negeri, yang mengakibatkan produksi gula Indonesia merosot padahal konsideran Inpres TRI sesungguhnya adalah untuk menaikkan produksi dan produktivitas gula di dalam negeri. Kita memerlukan pembaruan kebijakan usaha tani tebu dan industri gula yang bersifat menyeluruh dan “nasionalistik” yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan harga dasar padi/ mempertahankan perangsang berproduksi bagi petani dalam berbagai komoditi yang dihasilkannya, pemerintah harus merevitalisasi kebijakan harga dasar padi sekaligus dalam kaitannya dengan harga- harga gula, jagung, kedelai, dan harga tertinggi bagi sarana produksi pupuk dan obat-obatan pestisida dan insektisida. Hubungan-hubungan harga-harga yang menarik antara komoditi pertanian dengan sarana produksi yang diperlukan petani nilai tukar atau Term of Trade tidak pernah secara serius digarap oleh pemerintah dan departemen pertanian. Pendekatan dan pengembangan sistem agribisnis yang terkesan semakin “agresif” berakibat pada penekanan berlebihan pada aspek bisnis atau aspek keuntungan dan “efisiensi” berusaha tani, tetapi dengan mengabaikan kenyataan masih besarnya peran usaha tani subsistem dalam pertanian kita yang tidak harus menomorsatukan asas efisiensi. Petani miskin dalam pertanian subsistem harus diberdayakan bukan justru dianggap “tidak ada”, atau “perlu dihilangkan”, karena harus mengikuti hukum-hukum bisnis pertanian komersial. Tuntutan yang keliru agar pertanian Indonesia meningkatkan daya saing dengan mengikuti hukum-hukum persaingan internasional, yang “mengharamkan subsidi”, harus dilawan dengan segala kekuatan oleh pakar-pakar kita Rangkuman Permasalahan Pertanian Di Indonesia Modernisasi pertanian belum mengubah struktur dan pola hubungan ekonomi warisan sistem kolonial yang menempatkan petani kecil sebagai mayoritas di stratum terbawah dengan kepemilikan aset dan pendapatan yang minim. Rendahnya taraf kesejahteraan petani terkait dengan masalah struktural pertanian yaitu jarak yang lebar antara pengeluaran dan pendapatan petani, tekanan penduduk, pembiayaan, dan pertanian subsistem. Kebijakan pemerintah dalam membangun pertanian bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kebijakan harga harga pangan murah, kebijakan pemasaran, kebijakan struktural, dan kebijakan yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini belum sepenuhnya mampu memecahkan masalah struktural pertanian yang terkait intensifnya liberalisasi pertanian yang merugikan petani dalam negeri. Liberalisasi pertanian meliputi pengurangan dukungan domestik, pengurangan subsidi ekspor, dan perluasan akses pasar. Upaya untuk menyejahterakan petani dilakukan dengan mewujudkan kebijakan swasembada beras, meningkatkan produksi komoditi pertanian palawija, pembaruan kebijakan usaha tani tebu dan industri gula yang bersifat menyeluruh dan “nasionalistik”, dan pemerintah harus merevitalisasi kebijakan harga dasar padi sekaligus dalam kaitannya dengan harga-harga gula, jagung, kedelai, dan harga tertinggi bagi sarana produksi pupuk dan obat-obatan pestisida dan insektisida. Sumber Hamid, Edy Suandi. 2021. Perekonomian Indonesia. Tanggerang Selatan Penerbit Universitas Terbuka. Hal Permasalahan Pertanian Di Indonesia Permasalahan Pertanian Di Indonesia Permasalahan Pertanian Di Indonesia Permasalahan Pertanian Di Indonesia Permasalahan Pertanian Di Indonesia Permasalahan Pertanian Di Indonesia Permasalahan Pertanian Di Indonesia

jelaskan permasalahan pertanian di indonesia jika dilihat dari kualitas tanahnya